Batam, Inibatam — Ternyata proyek Rempang Eco City sampai saat ini belum memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Sementara Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebutkan Rempang Eco-City tidak akan berdampak buruk pada lingkungan sekitarnya.
Direktur Eksekutif WALHI Riau, Even Sembiring, menyebutkan mereka baru tahu dokumen AMDAL masih dalam proses penyusunan, terungkap melalui surat undangan BP Batam untuk kegiatan Penyusunan AMDAL Kawasan Rempang Eco-City pada 27 September 2023.
“Hal ini jelas memunculkan pertanyaan tentang bagaimana mungkin menilai dampak lingkungan dan sosial tanpa adanya dokumen AMDAL yang resmi,” tanya Even.
Ditambahkan, proses penyusunan AMDAL seharusnya melibatkan komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat yang terdampak, agar pendapat dan tanggapan mereka dapat didengar terkait rencana proyek.
Namun kenyataannya, masyarakat Rempang, hingga saat ini, bahkan belum pernah melihat dokumen AMDAL yang akan memengaruhi tempat tinggal dan pranata sosial mereka.
Namun, sebaliknya, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, pada 21 September 2023, di Kampung Pasir Panjang, justru terus mendesak masyarakat untuk mendaftarkan diri untuk direlokasi.
Tindakan ini kemudian mendapatkan penolakan keras dari warga. Masyarakat menuntut agar pemerintah melakukan tinjauan ulang terhadap rencana proyek investasi Rempang Eco-City, terutama dari perspektif hak asasi manusia, sosial, dan lingkungan hidup berkelanjutan.
Even menutup pernyataannya dengan menegaskan, “Tidak peduli dengan 16 kampung tua, Bahlil hanya khawatir dengan investasi Tiongkok di Rempang. Jangan pernah memposisikan, sejarah dan peradaban lahirnya Indonesia lebih berharga dibanding investasi.”
Sementara itu Puspa Dewy, Kepala Divisi Kampanye WALHI Nasional, juga mengkritik pernyataan pejabat negara terkait Pulau Rempang. Dia menyatakan bahwa pernyataan tersebut hanya menambah kekhawatiran di kalangan masyarakat.
“Bahkan pernyataan terbaru Menteri Investasi terhadap keterlibatan WALHI di kasus Rempang semakin menunjukkan ketakutan pemerintah atas banyaknya informasi yang disembunyikan dari masyarakat terkait rencana pembangunan ini,” ujarnya.
Sampai hari ini, warga belum diberikan informasi mengenai dampak kerusakan lingkungan yang mungkin terjadi akibat rencana pembangunan ini.
Pemerintah, seperti biasa, hanya berbicara tentang peluang pekerjaan, tanpa memberikan informasi jujur tentang dampak yang akan terjadi terhadap mata pencaharian, sejarah, dan aspek lain yang akan terpengaruh oleh proyek ini.
