Jakarta, Inibatam – Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi, jumlah hoaks yang berkembang menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 merupakan isu yang patut dikhawatirkan.
Data dari Kementerian Kominfo menunjukkan bahwa dari Januari hingga Oktober 2023, telah teridentifikasi 98 konten hoaks yang berkaitan dengan pemilu. Angka tersebut melonjak 10 kali lipat dibandingkan dengan tahun 2022, yang hanya mencatat 10 konten hoaks.
“Berdasarkan catatan Kementerian Kominfo, selama tahun 2022, hanya ada 10 hoaks terkait pemilu. Namun, sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober, terdapat 98 konten hoaks yang tersebar. Ini mencerminkan peningkatan hampir 10 kali lipat dalam isu hoaks dibandingkan tahun sebelumnya,” ungkap Budi seperti dikutip cnnindonesia, Jumat (27/10/2023).
Data Kominfo mengindikasikan fluktuasi dalam penyebaran konten hoaks sepanjang tahun ini. Namun, sejak bulan Juli, terdapat peningkatan yang signifikan.
Pada bulan Juli 2023, Kominfo melaporkan penemuan 14 konten hoaks, yang kemudian meningkat menjadi 18 konten pada Agustus 2023. Angka tersebut kemudian sedikit menurun pada bulan September 2023 dengan 13 konten hoaks.
Namun, konten hoaks kembali meningkat pada bulan Oktober 2023, dengan setidaknya 21 konten hoaks yang tersebar di media sosial hingga tanggal 26 Oktober.
Budi menyampaikan keprihatinannya bahwa penyebaran hoaks terkait pemilu memiliki potensi merusak kualitas demokrasi dan memecah persatuan bangsa.
“Dampaknya, pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat kehilangan integritasnya dan menimbulkan ketidakpercayaan di antara warga negara,” ujarnya.
Selain menyerang pasangan calon presiden dan wakil presiden, hoaks juga dapat merusak reputasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan penyelenggara pemilu lainnya, dengan tujuan menciptakan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat.
Pemakaian Teknologi AI
Menanggapi masalah ini, Budi Arie mengungkapkan bahwa pemerintah sedang mengkaji etika penggunaan kecerdasan buatan (AI) selama kampanye Pemilu 2024. Penggunaan AI dalam kampanye pemilu menjadi perhatian karena teknologi ini dapat digunakan untuk menyebarkan disinformasi dan hoaks dengan lebih luas.
“Ini sedang mengkaji bagaimana artificial intelligence nanti kan ke depannya makin canggih. Jangan-jangan Bu Vero (Ketua Dharma Pertiwi) mukanya disamarin berantem deh sama tetangga. Diedit diadu domba seperti itu, diedit gitu doang. Makanya kami sedang mengkaji etik untuk AI karena ini penting,” tambahnya.
Budi menjelaskan bahwa sementara AI memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat, teknologi ini juga memiliki potensi besar untuk merusak. Terutama dalam konteks Pemilu, di mana hoaks dan disinformasi dapat memicu konflik dan perpecahan di masyarakat.
