Batam, Inibatam – Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri N, mengingatkan jajarannya untuk bersikap netral dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pasalnya, saat ini sudah memasuki tahapan penyelenggaraan Pemilu 2024.
Menurutnya, hal itu merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mematuhi Telegram Kapolri Nomor 1160/RES/1.24/2023, tanggal 16 Mei 2023, tentang Profesionalisme dan Netralitas Polri dalam pelaksanaan Yanmas Bidgakkum. Juga, Telegram Kapolda Kepri Nomor ST/2407/X/HUK.7.1/2023, tanggal 20 Oktober 2023, yang menekankan profesionalisme dan netralitas Polri dalam kehidupan politik.
Kombes Pol Nugroho Tri N menjelaskan bahwa anggota Polri harus bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis. Mereka juga tidak diperkenankan menggunakan hak memilih dan dipilih dalam konteks pemilu.
Selain menjaga netralitas, anggota Polresta Barelang juga dilarang memberikan dukungan politik dan keberpihakan dalam bentuk apa pun kepada partai politik maupun pasangan calon. Penggunaan fasilitas dinas untuk mendukung pasangan calon tertentu juga dilarang.
“Anggota Polri khususnya anggota Polresta Barelang harus benar benar komitmen untuk melaksanakan tugas pengamanan pemilu dengan sebaik baiknya,” ujar Kombes Pol Nugroho Tri N, Senin (30/10/2023).
Selain masalah netralitas, Kapolresta Barelang juga mencatat potensi kerawanan dalam tahapan pemilu 2024, termasuk isu SARA, politik uang, politik identitas, dan maraknya berita hoaks serta ujaran kebencian di media sosial.
Dalam menghadapi tantangan ini, Polresta Barelang telah menyiapkan langkah-langkah konkret melalui pelatihan personil yang terlibat dalam Satgas Operasi Mantap Brata Seligi 2024.
Kapolresta Barelang menekankan pentingnya kesiapsiagaan dan deteksi dini dalam pengamanan Pemilu 2024 guna menciptakan ketertiban dan keamanan yang memadai.
“Sehingga pelaksanaan pemilu dapat berjalan dengan aman dan lancar di setiap tahapannya. Komitmen ini menegaskan komitmen Polresta Barelang untuk menjaga integritas dan keadilan dalam proses demokrasi di Indonesia,” pungkasnya.
