Batam, Inibatam – Lebih dari seratus buruh yang mengatasnamakan Koalisi Rakyat Batam, Senin (25/9/2023 siang melakukan aksi demo ke Kantor Wali Kota Batam. Ada delapan poin tuntutan aksi mereka, diantaranya pencabutan Omnibus Law tentang Cipta Kerja hingga meminta keadilan untuk masyarakat Pulau Rempang.
Aksi demo buruh ini dilakuka serentak secara nasional pada hari ini, Senin. Selain soal Omnibus Law, buruh juga menuntut kenaikan upah tahun 2024 sebesar 15 %, penolakan impor beras, penuruna harga beras dan sembako serta pencautan Presidential Threshold 20% menjadi 0%.
“Kita juga minta parlementary thrashold (ambang batas parlemen) yang 4 persen dicabut menjadi nol persen karena ini berbahaya buat kaum buruh yang saat ini baru bergabung dengan kawan-kawan dari Partai Buruh,” kata Ketua Konsulat Cabang Federasi Serikat Pekerjaan Metal Indonesia (FSPMI) Yapet Ramon.
Soal tuntutan reforma agraria dan ketahanan pangan, ini berkaitan dengan Hari Tani Nasional ke 63.
“Kebetulan kemarin adalah Hari Tani Nasional ke-63, oleh sebab itu kita minta kepada pemerintah untuk menyejahterakan para petani diseluruh Indonesia. Jangan sampai para petani ini tidak mendapat lahan, bibit, pupuk dan hasilnya pun sulit didistribusikan ke pasar,” ujarnya.
Aksi para buruh ini dijaga ketat oleh aparat keamanan. Barikade kawat berduri disiapkan di depan kantor Wali Kota dan Gedung DPRD Kota Batam. Penjagaan ketat ini dilakukan aparat keamanan karena para buruh mengangkat isu sensitif saat ini, yakni persoalan Pulau Rempang.
