Jakarta, Inibatam – Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengumumkan bahwa sebanyak 322 kartu keluarga (KK) warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, telah menyatakan kesediaannya untuk bergeser ke Tanjung Banun.
Dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta pada Senin (2/10), Bahlil menyatakan bahwa jumlah ini adalah bagian dari 961 KK yang menjadi prioritas untuk dipindahkan ke Tanjung Banun.
“Saya menyampaikan juga ada fakta dari 961 KK, yang sudah menyatakan sukarela untuk digeser itu sudah mencapai 322 per hari ini,” tuturnya.
Menteri Investasi ini juga dengan tegas membantah klaim bahwa ada paksaan dari aparat kepolisian terkait pemindahan tersebut. Ia menegaskan bahwa pemindahan ini dilakukan atas dasar sukarela dari warga.
Pilihan untuk memindahkan warga ke Tanjung Banun juga merupakan hasil usulan dari warga sendiri, mengingat sebelumnya pemerintah merencanakan relokasi ke Pulau Galang. Warga yang pindah akan diberikan ganti rugi yang sesuai untuk memulai kehidupan baru.
“Jadi tidak benar kalau ada isu dipaksa-paksa. Awalnya iya, ada saudara kita dari aparat yang masuk. Tapi setelah saya turun enggak ada lagi. Jangan kalian berpolitik kalau isu-isu begini,” tegasnya.
Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah akan menyediakan fasilitas seperti rumah, sertifikat, pelabuhan, sekolah, dan masjid. Ia juga mengklaim akan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mewujudkan hal ini.
Lebih lanjut, Bahlil mengatakan bahwa ia telah melakukan sosialisasi dengan sekitar 1.000 warga perkampungan di Pulau Rempang. Ia mengaku datang ke Rempang atas undangan dari para tokoh masyarakat setempat untuk menjelaskan keputusan-keputusan pemerintah.
“Bahkan beberapa ada yang tepuk tangan. Ada videonya. Tapi ada juga yang tidak setuju. Itu benar,” ungkap Bahlil.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa BP Batam akan menyediakan rumah dengan luas lahan 500 m2, rumah tipe 45 seharga Rp120 juta, dana Rp1,2 juta per orang untuk sewa rumah sementara, dan Rp1,2 juta untuk biaya hidup seperti makan.
“Itu adalah prioritas pemindahan penduduk totalnya 961 KK dan Kampung Tanjung Banun setelah itu arahan Presiden kepada Kementerian PUPR dan kami jadi kampung percontohan,” tambah Bahlil.
