Jakarta, Inibatam – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan pesan tegas terkait pengalokasian anggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Jokowi meminta agar alokasi anggaran benar-benar difokuskan pada merealisasikan program pembangunan daripada tersebar terlalu banyak ke dinas-dinas.
Pernyataan ini disampaikan oleh Presiden Jokowi saat membuka Rakernas Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) 2023 di Jakarta pada hari Selasa (3/10/2023).
Ia menekankan bahwa alokasi anggaran yang terlalu banyak dialokasikan ke dinas-dinas tidak akan menghasilkan program pembangunan yang konkret.
“APBN, APBD, jangan terlalu banyak diecer-ecer ke dinas, dinas, dinas. Nanti, dinas di bawahnya apa? Sekarang, karena berubah-ubah terus, apa kabid ke kabag, ke kasie, misalnya; kalau seperti itu, enggak akan jadi barang,” kata Jokowi seperti dikutip tvone, Selasa (3/10/2023).
Jokowi juga mengingatkan bahwa alokasi anggaran yang diberikan dalam jumlah kecil, misalnya 5 persen, ke setiap dinas akan menambah beban ketika terjadi kenaikan APBD.
Oleh karena itu, Presiden meminta agar desain alokasi APBN dan APBD difokuskan pada program-program pembangunan yang lebih strategis, seperti pembuatan waduk di suatu kabupaten atau penambahan embung setiap tahun.
“Semua dinas tidak perlu mendapatkan penambahan anggaran yang sama sebesar lima persen. Harus ada prioritas, mana yang harus didahulukan, mana yang menjadi skala prioritas kita,” tegasnya.
Presiden Jokowi juga menekankan bahwa pemahamannya tentang alokasi anggaran didasarkan pada pengalamannya sebagai seorang birokrat, yang telah mengisi berbagai jabatan mulai dari wali kota, gubernur, hingga saat ini sebagai presiden.
“Saya mengalami karena saya pernah jadi wali kota dua kali, pernah jadi gubernur, pernah jadi presiden dua kali. Enggak ada di Indonesia seperti itu. Dari bawah, wali kota dua kali, gubernur, presiden dua kali. Jadi, saya nyelami betul, ngerti betul situasi di lapangan seperti apa,” ungkap Jokowi.
Dengan arahan ini, diharapkan pengelolaan anggaran APBN dan APBD akan lebih terfokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
