Singapura, Inibatam – Wall Street Journal (WSJ) merilis sebuah podcast pada 24 Agustus yang mengangkat isu pelarangan makanan impor Jepang di banyak negara. Dalam podcast tersebut, disebutkan bahwa Singapura telah menemukan makanan dari Jepang, khususnya sayuran, yang terkontaminasi oleh limbah Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Fukushima.
Namun, Badan Pengawas Pangan Singapura (SFA) segera memberikan klarifikasi terkait temuan ini.
SFA dengan tegas membantah klaim tersebut. Mereka menyatakan bahwa hingga saat ini, pihaknya belum menemukan sampel sayuran terkontaminasi maupun produk makanan terlarang dari prefektur Jepang.
SFA juga menjelaskan bahwa podcast WSJ sebenarnya merujuk pada laporan yang dikeluarkan oleh mantan Otoritas Agri-Food & Veterinary Singapura pada tanggal 25 Maret 2011, yang terkait dengan bencana nuklir Fukushima di Jepang.
Dalam konteks ini, SFA menekankan bahwa mereka mengadopsi pendekatan berbasis sains dalam menilai risiko keamanan pangan. Mereka menjelaskan bahwa semua makanan impor yang masuk ke Singapura tunduk pada sistem pengawasan dan pemantauan yang ketat.
Sistem ini mencakup pengawasan radiasi, dan tindakan penegakan hukum akan diambil jika ada makanan impor yang dianggap tidak aman atau tidak layak untuk dikonsumsi.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Hidup Singapura, Grace Fu, juga memberikan pernyataan terkait keamanan pangan yang berhubungan dengan keputusan Jepang untuk membuang air limbah Fukushima ke Samudera Pasifik. Grace Fu meyakinkan bahwa Badan Lingkungan Nasional (NEA) telah melakukan pemantauan terhadap impor pangan, termasuk yang berasal dari Jepang.
NEA menilai bahwa rencana pembuangan air radioaktif yang telah diolah dari PLTN Fukushima ke laut oleh Jepang kemungkinan besar tidak akan berdampak pada air laut di atau sekitar perairan Singapura.
Sebelumnya, beberapa negara lain juga telah mengeluarkan protes, pembatasan, bahkan pelarangan impor makanan laut dari Jepang sejak Jepang memulai pembuangan air olahan untuk mendinginkan reaktor nuklir ke laut.
Negara-negara yang telah mengambil tindakan serupa meliputi China, Hong Kong, dan Korea Selatan. Isu ini tetap menjadi perhatian global terkait keamanan pangan dan dampak lingkungan.
