Batam, Inibatam – Ratusan guru dengan status honorer di Kota Batam mengalami kesulitan dalam mengakses website resmi Pemerintah Pusat yang digunakan untuk mendaftar dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Gangguan ini telah mengakibatkan mereka terhambat dalam proses seleksi yang seharusnya mereka ikuti.
Koordinator Forum Guru Honorer Sekolah Negeri (FGHSN) SD dan SMP se-Kota Batam, Berli Arlandy, mengungkapkan masalah tersebut pada Senin (4/9/2023).
Ia menjelaskan bahwa ketika mereka mencoba mengakses [https://sscasn.bkn.go.id], yang telah aktif sejak pertengahan 2022, mereka tidak dapat memilih formasi atau sekolah yang ingin mereka tuju setelah login.
“Saatnya mendaftar sudah tiba, tetapi kami mengalami kesulitan yang tidak kami duga. Website yang kami butuhkan untuk mendaftar tidak dapat diakses. Kami seharusnya dapat melakukan pendaftaran online, tetapi sekarang kami terjebak dalam masalah teknis yang tidak kami ketahui cara mengatasi,” ungkap Berli Arlandy.
Sekretaris FGHSN, Aldzukri Almursjid, menyebutkan bahwa setelah penjaringan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam, terungkap bahwa dari 541 guru honorer yang ditemukan, 444 di antaranya mengalami kesulitan serupa dalam mengikuti seleksi atau melakukan pendaftaran secara daring melalui website BKN.
“Kami sudah berkomunikasi dengan Dinas Pendidikan setempat, namun hingga saat ini, kami belum menerima solusi yang jelas. Kontrak kami akan berakhir pada November 2023, tetapi kami belum menerima kepastian mengenai nasib kami sebagai guru honorer ke depannya,” ucap Aldzukri.
Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto, merespons masalah ini dengan menggarisbawahi pentingnya peran Pemerintah Daerah dalam mencari solusi untuk kendala teknis yang dihadapi oleh ratusan guru honorer ini.
Baginya, tugas utama para guru honorer adalah menyampaikan keluhan mereka kepada Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah harus mendukung dalam mencari solusi atas masalah tersebut.
“Situasi ini harus mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Daerah. Kami akan bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Pemerintah Pusat untuk mencari solusi teknis yang dapat mengatasi kendala akses ke website. Kami akan memastikan bahwa masalah ini disampaikan ke tingkat yang lebih tinggi agar para guru PPPK dapat melanjutkan proses seleksi dengan lancar,” tegas Nuryanto.
Masalah ini menjadi perhatian utama karena akan memengaruhi masa depan ratusan guru honorer di Kota Batam. Meskipun seleksi PPPK akan berdampak pada pekerjaan dan kontrak mereka, akses yang terhambat ke website Pemerintah Pusat telah menjadi tantangan utama yang harus diatasi agar proses seleksi berjalan lancar.
